Legalitas dan Legitimasi Perang Irak Dipertanyakan

The following article covers a topic that has recently moved to center stage--at least it seems that way. If you've been thinking you need to know more about it, here's your opportunity.

LONDON -- Misteri rencana Amerika Serikat (AS) dan sekutunya untuk menginvasi Irak 2003 silam, secara perlahan mulai terkuak. Sepucuk surat akan mengungkap peran Tony Blair, mantan perdana menteri Inggris, atas legalitas Perang Irak.

Komite penyelidik yang menangani keterlibatan Inggris di Irak, akan memanggil Tony Blair atas memo yang mengingatkan Blair bahwa perang yang dipimpin AS itu ilegal.

Harian Mail on Sunday menyebutkan, Jaksa Agung Inggris, Peter Goldsmith, telah menulis sepucuk surat kepada Blair pada Juli 2001. Dalam surat yang ditulis delapan bulan sebelum pecah Perang Irak itu disebutkan, menggulingkan Saddam Husein dari kekuasaannya adalah melanggar hukum internasional.

Surat itu juga meminta Blair untuk tidak melakukan invasi, tapi tidak diindahkannya. Bahkan Blair sempat melarang Goldsmith menghadiri rapat Kabinet dan memerintahkannya untuk menutup publik yang ingin mencari fakta atas kasus itu.

The best time to learn about tech is before you're in the thick of things. Wise readers will keep reading to earn some valuable tech experience while it's still free.

Blair juga mengabaikan informasi dari Kabinet yang mengkhawatirkan munculnya sikap antiperang. Goldsmith menulis surat itu enam hari setelah rapat Kabinet pada 23 Juli 2002, ketika Blair secara rahasia menyatakan bahwa AS dan Inggris sedang menyiapkan perubahan rezim di Irak.

Goldsmith, yang kali ini hadir di rapat, menentang keras rencana tersebut. Dan pada 29 Juli 2002, dia menulis di sehelai kertas berkop kepada Blair --teman dekatnya. Isinya, perang tidak dapat dibenarkan untuk mengubah rezim yang sedang berkuasa.

Dia menjelaskan, kendati PBB mengizinkan intervensi militer untuk mempertahankan diri, tapi tidak dalam kasus Irak. Alasannya, Inggris tidak sedang berada dalam ancaman rezim Saddam.

Goldsmith mengakhiri suratnya dengan mengatakan, ''Situasi mungkin berubah.'' Meski secara legal, itu tidak pernah terjadi, seperti dilaporkan The Mail on Sunday. Duta besar Inggris untuk PBB periode 1998-2003, Jeremy Greenstock, seperti dikutip harian The Washington Post, menilai, invasi Irak legal, tapi legitimasinya dipertanyakan.

Sebab, Dewan Keamanan PBB tidak pernah mengambil keputusan untuk mendukungnya. Pendapat itu disampaikan Greenstock di hadapan para penyelidik terkait keterlibatan Inggris di Irak. Greenstock sebenarnya menginginkan invasi ditunda sampai Oktober 2003. ''Para prajurit ingin suatu yang jelas, tapi AS tak mau bersabar memulai operasi pada musim panas,'' katanya.

Penundaan itu akan memberikan waktu cukup untuk mengetahui benar tidaknya keberadaan senjata pemusnah massal di Irak yang ditudingkan AS. Namun hingga kini senjata pemusnah massal itu tidak pernah ditemukan sekutu.Komite Penyelidik yang diketuai Sir John Chilcot ini akan mempelajari keterlibatan Inggris di Irak sejak 2001 hingga 31 Juli 2009. Penyelidikan ditunda sampai Senin.  hiru, ed: nur hasan

(-)

Hopefully the sections above have contributed to your understanding of tech. Share your new understanding about tech with others. They'll thank you for it.